Laporan masyarakatterkait permasalahan hukum seperti pemanfaatan jabatan untuk memperkaya diri sendiri yang masuk ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Sidoarjo memang banyak.
Banyaknya laporan tersebut menunjukkan jika masyarakat Kabupaten Sidoarjo ingin menciptakan Pemerintahan yang bersih (good governance) mulai dari Pemkab Sidoarjo dengan OPD OPDnya, DPRD, Pemerintahan di Kecamatan hingga Pemerintahan ditingkat Desa.
Keinginan masyarakat tersebut diamini Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sidoarjo, Budi Handaka SH MH, sejak memimpin Korps Adhyaksa Kabupaten Sidoarjo pada Oktober 2017 lalu.
Pria asal Gunung Kidul Yogyakarta itu hanya ingin kerja dalam penegakan hukum sesuai Undang-undang serta ingin menciptakan Kabupaten Sidoarjo yang kondusif dan bebas dari tindak pidana korupsi.
“Banyaknya laporan terkait dugaan korupsi yang dilaporkan masyarakat ke Kantor Kejari Sidoarjo, menunjukkan bahwa sebenarnya masyarakat Sidoarjo ingin Pemerintahan yang bersih atau good governance mulai dari eksekutif, legislatif hingga pemerintahan desa,” kata Kajari Sidoarjo, Budi Handaka saat kepada TIMES Indonesia (timesindonesia.co.id), Kamis (19/4/2018).
Budi Handaka mengungkapkan jika memang banyak petugas negara yang saat ini terbelit masalah hukum, hal itu karena banyak yang belum paham terkait pengunaan keuangan negara yang berujung pada kerugian keuangan negara atau korupsi.
“Setelah menjabat pemegang kekuasaan mulai dari pimpinan tertinggi eksekutif, legislatif hingga pemerintahan desa banyak yang lupa bahwa mereka adalah petugas negara untuk melayani masyarakat. Mereka memanfaatkan jabatan atau kekuasaannya untuk memperkaya dirinya sendiri sehingga harus berhadapan dengan penegak hukum. Hal itulah yang mendasari saya selalu berpesan kepada eksekutif, legislatif maupun pemerintahan terendah (Pemerintahan Desa) di Sidoarjo agar bekerja sesuai amanah dan tidak memanfaatkan jabatannya yang berujung pada tindak pidana korupsi,” ungkapnya.
Pria yang sebelumnya menjabat Aspidum Kejati NTT ini menegaskan agar seluruh elemen masyarakat di Kabupaten Sidoarjo jika ada permasalahan hukum yang berujung pada dugaan pungli atau dugaan korupsi oleh pemangku kekuasaan, pintu Kejari Sidoarjo terbuka lebar menerima pengaduan, laporan maupun sekedar konsultasi permasalahan hukum.
“Saya mencontohkan saat ini Pemerintah Desa menerima dana besar dari Pemerintah Pusat melalui dana Desa, jika perangkat desa tidak paham terkait penggunaan dana tersebut bisa kolsutasi ke Kejari Sidoarjo. Tak hanya itu Kejari Sidoarjo siap mendampingi pengunaan dana desa tersebut agar tidak ada masalah yang berujung pada kerugian keuangan negara yakni melalui Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D),” ucapnya.
TP4D yang diketuai Kasi Intel Kejari Sidoarjo, Idham Kholid bisa dimanfaatkan oleh seluruh elemen pemangku kebijakan di Kabupaten Sidoarjo (eksekutif maupun legislatif).
Budi menjelaskan jika pemahaman permasalahan hukum yang kurang dimasyarakat maka akan sangat mudah masyarakat terprovokasi dan dimanfaatkan sebagai alat kepentingan oknum tertentu.
Dia mencontohkan aksi unjuk rasa dari lembaga GPD (Gerakan Pemuda Daerah) yang dilakukan di depan Kantor Kejari Sidoarjo pada, Rabu (18/4/2018) kemarin terkait dugaan pungli Prona atau saat ini disebut Program Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis (PTSL) yang merupakan program Pemerintah Pusat tersebut di Desa Kepatihan, Kecamatan Tulangan.
“Memang kasus tersebut sudah dilaporkan ke kami dan penyidik Kejari Sidoarjo sudah lakukan pulbaket dan puldata. Yang disayangkan adalah pemahaman warga mengapa harus unjuk rasa dan menguras tenaga seperti itu, padahal pintu kantor Kejari terbuka lebar bagi semua warga Sidoarjo yang ingin konsultasi permasalahan hukum. Takutnya warga ini dimanfaatkan oknum tertentu untuk kepentingan pribadinya,” jelas pria asal Gunung Kidul ini.
Dalam aksi kemarin itu, imbuh Budi, pendemo dari GPD tidak paham akan materi yang mereka sampaikan dan menuduh kami seolah olah kami tidak merespon laporan mereka.
Padahal sudah jelas jika Program percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis (PTSL) merupakan program pemerintah. Sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 tahun 2017 tentang perubahan Peraturan Menteri Agraria dan Tata ruang nomor 35 tahun 2016.
“Ini programnya pemerintah. SKP tiga menteri juga sudah menentukan besaran angka yang harus dikeluarkan masyarakat untuk kepengurusan PTSL yakni 150 ribu. Di luar itu pasti uang liar atau pungli,” ucapnya.
Budi mengatakan, masyarakat harus paham ada PP nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Dalam kepemilikan tanah tersebut harus melalui proses otentikasi yang dikuatkan oleh notaris. Nah, disini lah masyarakat atau pemohon harus mengeluarkan biaya untuk notaris. Tapi hal ini tidak semua dipahami masyarakat. Mereka yang paham, maka tidak akan ada masalah.
Dalam waktu dekat Kejari Sidoarjo mempunyai program cangkrukan yang akan dilakukan disetiap kecamatan di Kabupaten Sidoarjo. Cangkrukan tersebut akan melibatkan beberapa elemen pemangku kebijakan yang bertujuan memberikan pemahanam hukum kepada pemerintahan di Desa desa terkait kinerja pengunaan anggaran dana desa dan lainnya.
“Ada yang lebih penting juga dalam cangkrukan tersebut, yakni Pemangku kebijakan jangan sampai takut terhadap oknum siapapun yang menakut nakuti terkait penggunaan anggaran, entah oknum LSM, oknum wartawan yang tidak jelas atau abal abal,” ucapnya.
Budi berharap pemangku kebijakan dan anggaran memanfaatkan TP4D Kejari Sidoarjo, dengan TP4D maka tidak ada lagi penyimpangan anggaran karena dikawal sepenuhnya.
“Jika ada yang melenceng pasti kami tegur jika tidak bisa pasti akan kami tindak sesuai Undang – undang yang berlaku. Lahirnya TP4D bertujuan agar pembangunan disetiap daerah berjalan lancar tanpa adanya penyelewengan,” kata Budi.
