- Beranda
- Berita
- Profil
- Organisasi
- Peraturan
- Undang – Undang
- Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi
- Peratuan Pemerintah
- Permenpan No. 52 Tahun 2014 tetang pedoman pembangunan zona integritas.pdf
- SE MENPANRB No. 34 Tahun 2020 tentang Perubahan SE MENPAN No. 19 Tahun 2020
- SE MENPAN No. 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja.pdf
- PP 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
- PP 21 Tahun 2014 Tentang Pemberhentian PNS
- PP 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS
- PP 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS
- PP 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan PP 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP
- Peraturan Presiden
- Peraturan Jaksa Agung
- PERJA NO.3 Tahun 2020 tentang Penanganan Laporan dan Perlindungan terhadap Pelapor Pelanggaran Hukum WBS
- PERJA No 2 Tahun 2020 tentang Penanganan_Benturan_Kepentingan
- PERJA NO. 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Kenaikan Pangkat
- PERJA 002 Tahun 2019 – Tentang Penomoran Naskah Dinas
- PERJA 02 Tahun 2018 ttg Gamjak
- PERJA No. 016 Tahun 2013 tentang Urusan Dalam Kejaksaan
- Keputusan Jaksa Agung
- SE Jaksa Agung
- Undang – Undang
- zona integritas
- SOP
- TILANG
- IAD
- Beranda
- Berita
- Profil
- Organisasi
- Peraturan
- Undang – Undang
- Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi
- Peratuan Pemerintah
- Permenpan No. 52 Tahun 2014 tetang pedoman pembangunan zona integritas.pdf
- SE MENPANRB No. 34 Tahun 2020 tentang Perubahan SE MENPAN No. 19 Tahun 2020
- SE MENPAN No. 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja.pdf
- PP 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
- PP 21 Tahun 2014 Tentang Pemberhentian PNS
- PP 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kerja PNS
- PP 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS
- PP 58 Tahun 2010 Tentang Perubahan PP 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP
- Peraturan Presiden
- Peraturan Jaksa Agung
- PERJA NO.3 Tahun 2020 tentang Penanganan Laporan dan Perlindungan terhadap Pelapor Pelanggaran Hukum WBS
- PERJA No 2 Tahun 2020 tentang Penanganan_Benturan_Kepentingan
- PERJA NO. 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Kenaikan Pangkat
- PERJA 002 Tahun 2019 – Tentang Penomoran Naskah Dinas
- PERJA 02 Tahun 2018 ttg Gamjak
- PERJA No. 016 Tahun 2013 tentang Urusan Dalam Kejaksaan
- Keputusan Jaksa Agung
- SE Jaksa Agung
- Undang – Undang
- zona integritas
- SOP
- TILANG
- IAD
Inpres No. 4 Tahun 2020 Refocussing Kegiatan Realokasi Anggaran
© 2021 KEJAKSAAN NEGERI SIDOARJO